Ibukota Indonesia – Kementerian Perjalanan mengaku sedang mempelajari tren wisata yang digunakan pada saat ini terpantau bergeser dari kuantitas berubah menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang lebih besar tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih lanjut tinggi. Ketika saya melihat, ketika spending, itu berarti pendatang harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang beliau beli,” kata Deputi Area Industri kemudian Penanaman Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di Bogor, Selasa.
Rizki mengumumkan sektor pariwisata wajib mengikuti tren untuk mencari kesempatan atau lingkungan ekonomi baru yang dapat menghasilkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih besar untuk tinggal serta menikmati pengalaman berwisata ke Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat beberapa jumlah bursa yang bisa saja dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) serta wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang digunakan dapat dikembangkan pada dalamnya seperti pengembangan marina dan juga boating hingga sektor kapal yacht yang sedang tumbuh di kawasan Asia.
“Ini yang tersebut kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih berbagai regulasi yang mana tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Wisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang tersebut fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Tanah Air atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang dimaksud mampu kita dapatkan market baru, pada luar market-market yang dimaksud ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, serta beliau bisa jadi spending tambahan banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang tersebut dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang tersebut berhubungan dengan pariwisata di bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya potensi bagi pengelola hotel untuk menggaet tambahan sejumlah tamu melalui konsep hotel itikaf dalam pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman ke Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menerbitkan puasa sampai malam, menginap kita dalam sana. Ada yang tersebut nginap di hotel, ada yang di ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, satu di antaranya menentukan sasaran dan juga paket wisata, model barang atau infrastruktur apa hanya yang digunakan penting disusun lalu disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Mata Uang Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai tindakan lanjut dari penyelenggaraan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang ditujukan untuk seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang dimaksud seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran dalam K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
