JAKARTA – Deputi Transportasi dan juga Infrastruktur Kementerian Koordinator Sektor Kemaritiman dan juga Pengembangan Usaha (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan unsur bakar minyak (BBM) bersubsidi yang mana berkualitas atau rendah sulfur secara lebih tinggi tepat untuk mengatasi polusi udara dan juga penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang dimaksud berhak lalu membutuhkan.
“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa meninggikan harga jual BBM. Sehingga warga mendapatkan akses BBM yang tersebut lebih lanjut berkualitas juga lebih tinggi bersih,” jelas Rachmat di pernyataannya, dikutip, Hari Jumat (13/9/2024).
Baca Juga: Miris! Nelayan Pandeglang Hambatan Melaut Gegara Pembatasan BBM Subsidi
Menurut beliau untuk menjalankan rencana yang dimaksud tanpa membebani penduduk ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang mana tambahan tepat sasaran, yaitu terhadap golongan yang dimaksud membutuhkan.
“Jadi golongan kelas melawan tiada lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ujar dia.
Dia juga menegaskan perihal kegelisahan dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban dunia usaha publik kelas menengah. “Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan dunia usaha terhadap kelas menengah,” jelasnya.
Meski ketika ini belum dapat membeberkan detil peraturan yang tersebut sedang disusun pemerintah, ia menyampaikan, “Apabila menggunakan asumsi yang digunakan dilaporkan di dalam media, di dalam mana jenis kendaraan ebih dari 1400 cc tidaklah akan menjadi golongan penerima subsidi BBM maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan,” jelasnya.
Rachmat mengingatkan beberapa poin yang tersebut melatarbelakangi rencana pemerintah untuk memacu penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.
“Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan 119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Hal ini artinya pajak warga tidaklah secara optimal tersalurkan akibat tak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” ujar dia.
Baca Juga: Pengamat UGM: BBM Subsidi Salah Sasaran Bebani APBN Rp90 Trilyun
Melihat tantangan tersebut, maka penambahan anggaran subsidi BBM tidak ada dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang digunakan tidak ada tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah menggalakkan penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang digunakan tepat sasaran.
Di sisi lain, tantangan polusi udara yang mana berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan pada mengupayakan penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih banyak masif. Kemenko Marves menekankan, pada waktu ini telah terdapat kilang minyak yang dimaksud siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di area tempat Jakarta.
“Oleh lantaran itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Ibukota sebelum nantinya berjalan secara nasional pada 2028,” kata dia.
