JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman dan juga Penyertaan Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatatkan Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga beratus-ratus triliun. Jumlah yang disebutkan dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog sanggup menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau bilangan bulat pasti dari anggaran yang tersebut ditekan tersebut.
“Sekarang anda bukan tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dimaksud dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Lingkup Perjalanan lalu Perekonomian Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu dapat menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut ketika acara Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, total item atau komoditas yang tersedia di dalam e-Katalog naik signifikan. Hingga ketika ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang telah melakukan registrasi di area Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa pemerintahan (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan menyusun kebijakan lapangan usaha berdasarkan total item yang digunakan terdaftar pada e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu sektor policy yang nanti akan kita memulai pembangunan industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog dan juga kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu bukanlah bilangan bulat yang digunakan kecil, jadi sebenarnya saya komunikasikan juga terhadap bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita sudah ada mampu bikin bidang policy kita’ jadi item apa semata dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang dimaksud kita bangun industrinya supaya itu betul-betul merekan captive market pada di e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau perangkat lunak belanja online milik pemerintah mampu mengurangi tindakan pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini bisa jadi dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang mana diresmikan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali nilai tukar bisa saja terpantau. Sehingga, pihak tertentu bukan dapat melakukan kecurangan yang digunakan merugikan negara.
