JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Pembangunan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian mengungkapkan berbagai kendala penyaluran logistik yang mana perlu dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto.
Paparan itu disampaikan Hedy pada seminar rakyat bertajuk “Membedah Proyek Krusial pemerintahan Baru juga Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045” yang mana digelar, pada Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Baca Juga: Pramono Pastikan Pertemuan Megawati serta Prabowo Terlaksana: Ditunggu Aja
Masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang belum memadai di tempat seluruh wilayah. “Saat ini jalur logistik di area Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera kemudian Pulau Jawa,” kata Hedy.
Masalah kedua adalah kemacetan, yang mana mempengaruhi waktu pengiriman, dan juga berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Kerugian yang dimaksud disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai USD4 miliar atau setara dengan 0,5% Sistem Domestik Bruto (PDB) Indonesia
Selain itu, hambatan pada banyaknya truk yang mana kelebihan dimensi kemudian muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL). Survei Ditjen Bina Marga 2017-2022, terdapat tambahan dari 50 persen kendaraan ODOL.
“Banyak jalan kita pada keadaan rusak ya, ini permasalahan ODOL ini sampai sekarang enggak selesai,” kata Mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini.
Dengan banyaknya berbagai permasalahan penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy pun memacu pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya via kereta api atau jalur laut. Dia memperlihatkan penyaluran logistik di tempat negara-negara progresif pada Eropa.
Baca Juga: Prabowo Bakal Pidato di area Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Pekerja
Di sana, penyaluran logistik yang mana melalui jalan raya hanya sekali 70%. Sisanya, 20% menggunakan kereta api lalu 10% melalui laut. Di sisi lain, Indonesia 90% masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.
“Kalau jarak dekat itu jalan memang sebenarnya efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang mana lebih besar efisien. Kalau jarak terpencil itu laut yang mana lebih banyak efisien dengan angkutan masalahnya,” kata Hedy.
Dia optimistis, pemerintahan Prabowo-Gibran yang digunakan punya visi melanjutkan pemerintahan Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih besar optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan bisa jadi dilanjutkan oleh pemerintahan yang mana baru ya,” kata dia.
