JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2015 Andrinof Chaniago mengungkapkan kebijakan pemberian HGB lalu HGU selama beratus-ratus tahun merupakan sesuatu yang mana kebablasan.
Andrinof menilai pemodal atau para pelaku perniagaan akan otomatis tertarik untuk berinvestasi ke sebuah wilayah ketika meninjau potensi bidang usaha di tempat kawasan tersebut. Alih-alih memberikan insentif untuk para investor, kebijakan yang disebutkan justru dianggap kelewatan.
“Tidak perlu itu (pemberian HGU kemudian HGB hampir 2 abad), itu kebablasan,” ujar Andrinov pada acara Peluncuran Buku ‘9 Alasan kemudian 8 Harapan Memindahkan Ibukota’ di dalam Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).
Menurutnya, kesempatan bidang usaha akan tercipta ketika sebuah habitat hidup lalu berprogres di tempat sebuah wilayah. Maka yang mana penting untuk dipastikan adalah pengerjaan ekosistem kota terlebih dahulu sebelum mengundang pemodal masuk ke IKN.
“Biar semata nanti kalau kesempatan kegiatan bisnis itu muncul otomatis penanam modal baru akan tertarik, yang mana saya ingatkan sekarang ga kemungkinan besar kan penanam modal masuk sekarang, berat,” kata Andrinof.
“Maka bangun rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan. Tapi nyari, mengundang pemodal yang digunakan mau taruh Rp50 triliun itu tidaklah logis,” tambahnya.
Seperti diketahui ketika ini pemerintahan mengeluarkan kebijakan untuk pemberian HGB (Hak Guna Bangunan) terhadap calon penanam modal IKN selama 180 tahun, atau HGU (Hak Guna Usaha) selama 190 tahun. Harapannya skema ini menjadi insentif khusus bagi calon pemodal IKN sebagai pemanis alias pelaris investasi.
Mengingat porsi pembiayaan APBN dipatok hanya saja 20% dari proyeksi keperluan dana pengerjaan IKN sebesar Rp466 triliun hingga tahun 2045 mendatang. Sehingga porsi pembiayaan dari badan perniagaan memegang harapan besar untuk keberlangsungan juga keberhasilan proyek Ibukota baru tersebu
