Jakarta – Pihak Istana Kepresidenan menyatakan, pascaputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan raya atau DKPP berhadapan dengan pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy’ari, tidaklah ada pembaharuan pada jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024.
“Pemerintah melakukan konfirmasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak kekal berlangsung sesuai jadwal,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui instruksi singkat untuk Tempo pada Rabu, 3 Juli 2024.
Jadwal pemilihan kepala daerah Serentak, kata Ari, akan sesuai jadwal sebab terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU. Seperti diketahui, pemungutan pernyataan pemilihan gubernur 2024 jatuh pada tanggal 27 November. Sementara, penghitungan serta rekapitulasi pendapat dijadwalkan pada 27 November-16 Desember 2024. Jika tidak ada ada sengketa di dalam MK, kepala area terpilih dapat dilantik pada Januari 2025.
Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan raya (DKPP) membacakan putusan persoalan hukum pelanggaran etik Ketua KPU Hasyim Asy’ari melawan dugaan pelecehan seksual. DKPP menyatakan bahwa Hasyim terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu berinisial CAT.
“Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito pada sidang pembacaan putusan pelanggan etik siang ini, Rabu, 3 Juli 2024.
Heddy memberi sanksi pemberhentian kekal untuk Ketua KPU Hasyim Asy’ari. “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujarnya.
Menanggapi putusan tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menghargai langkah DKPP sebagai lembaga yang mana berwenang menangani pelanggaran kode etik dari Penyelenggara Pemilu. “Mengenai sanksi pemberhentian kekal untuk Ketua KPU Hasyim Asy’ari oleh DKPP akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Presiden,” katanya.
Istana memproses Keppres pemberhentian Hasyim pada kurun waktu 7 hari pasca Putusan DKPP dibacakan. “Saat ini, Pemerintah/ Kemensetneg masih menanti salinan putusan DKPP tersebut,” katanya.
Dalam sidang yang tersebut dijalankan ke kantor DKPP, Ibukota Pusat, turut hadir pengadu berinisial CAT bersatu lima pemukim kuasa hukumnya dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusantara (LKBH-FHUI) yang mana dipimpin Aristo Pangaribuan. CAT merupakan perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.
Sidang dimulai pukul 14.00. Hasyim Asy’ari hadir secara virtual lewat sambungan program Zoom. Belum ada keterangan dari KPU maupun Hasyim mengenai ini. Sebelumnya Hasyim membantah tuduhan asusila yang digunakan dilayangkan oleh orang anggota PPLN di dalam Belanda terhadap dirinya. Bantahan ini disampaikan di sidang perdana Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan (DKPP) yang dimaksud berlangsung pada Rabu, 22 Mei 2024.
“Apa yang tersebut dituduhkan atau apa yang tersebut dijadikan dalil aduan terhadap saya, saya bantah semua. Saya bantah akibat apa? Memang tidaklah sesuai dengan fakta yang mana sesungguhnya,” ucap Hasyim, pada waktu ditemui usai persidangan.
Artikel ini disadur dari Hasyim Asy’ari Dipecat, Pemerintah Yakin Pilkada 2024 Tetap Sesuai Jadwal
