Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto merespons pengangkatan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024. Hasto mengkaji pelantikan ketiga menteri itu merupakan salah satu langkah transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kami mengamati sebenarnya waktu-waktu ke depan ini adalah langkah-langkah transisi pemerintahan yang digunakan harus dilaksanakan evaluasi secara kritis,” kata Hasto pada waktu ditemui pada kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dalam Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, DKI Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2024.
Pejabat yang mana dikukuhkan Jokowi adalah Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, lalu Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi.
Hasto menganggap bahwa seharusnya pengisian jabatan di sebuah kementerian harus didasarkan pada kemampuan si pejabat. Dia menyatakan partainya bukan setuju jikalau pengisian jabatan di kementerian hanya sekali didasarkan pada bagi-bagi jatah kekuasaan belaka.
“Kompetensi dari kementerian itulah yang digunakan diharapkan oleh PDI Perjuangan daripada sekadar bagi-bagi jabatan kekuasaan politik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto juga mengkaji bangunan kementerian yang digunakan ada ketika ini masih relevan untuk menjawab beragam tantangan. Di sisi lain, ia juga mengingatkan masalah beban anggaran yang tersebut berat juga utang luar negeri yang sedang ditanggung Indonesia.
Saat ditanya perihal keterlibatan PDIP di rencana pelantikan tiga duta menteri, Hasto menegaskan bahwa langkah itu merupakan kewenangan presiden. “Itu merupakan hak sepenuhnya dari presiden,” ujarnya.
Tak sampai pada situ, Hasto juga menyoroti pengangkatan keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, sebagai perwakilan menteri keuangan II untuk mendampingi Sri Mulyani Indrawati. Dia menyerukan penilaian berhadapan dengan kebijakan itu untuk publik.
“Rakyatlah yang digunakan akan mengawasi apakah tindakan yang dimaksud tepat atau tidak,” tuturnya.
Hasto menyimpulkan siapa pun yang dimaksud ditunjuk berubah menjadi perwakilan menteri haruslah seseorang yang digunakan dipersiapkan menjadi pemimpin juga memiliki kompetensi ke bidangnya.
“Untuk berubah jadi manusia menteri, salah satunya delegasi menteri memerlukan syarat-syarat leadership, syarat-syarat teknokratik, syarat-syarat mengenali bagaimana kebijakan melalui legislasi,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik tiga duta menteri di dalam Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 18 Juli 2024. Pelantikan tiga duta menteri berdasarkan Keppres nomor 45/N Tahun 2024.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tanah Air tahun 1945, juga akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya untuk bangsa lalu negara,” ucap para pejabat mengikuti sumpah jabatan yang tersebut didiktekan Jokowi. Tiga Wamen yang dimaksud dilantik juga bersumpah untuk menjalankan tugas dengan baik kemudian menjunjung lebih tinggi etika jabatan.
Kabar pergantian pejabat ini berlangsung pada berada dalam masa transisi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Awalnya Sudaryono diproyeksikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk berubah jadi akan segera calon Pemuka Jawa Tengah.
PIlihan Editor: DPP Projo Dukung Sejumlah Kandidat di pemilihan kepala daerah 2024, Ini adalah Daftarnya
Artikel ini disadur dari Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi
