Ibukota – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Negara Indonesia (KemenP2MI) resmi bekerja mirip dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mendirikan sistem tata kelola pekerja migran Indonesi yang dimaksud tambahan baik.
“Kami ingin mendirikan sistem yang mana lebih lanjut baik pada konteks sistem tata kelola pekerja migran Tanah Air dalam kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding ketika melakukan penandatanganan MoU pada kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, di siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting di pengamanan dan juga pemberdayaan pekerja migran Tanah Air dengan memberikan pendampingan sejak dalam pelatihan pada konteks psikologis serta pemahaman keagamaan.
Selain itu, sejumlah anak-anak pekerja migran yang mempunyai akses terbatas berhadapan dengan pendidikan, serta Menteri Karding menggerakkan PP Muhammadiyah untuk membantu di hal tersebut.
Karding juga memohonkan PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Nusantara pada hal wirausaha.
“Bahwa mereka kembali ini sangat lebih besar baik daripada sebelum ia bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengemukakan pihaknya terus-menerus ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa lalu negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan rakyat khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang dimaksud dipandang diperlukan bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, diwujudkan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Komunitas PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
