Jakarta – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas disebut sebagai pemukim yang digunakan paling keras menolak tawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi itu bahkan tak hadir ketika PP Muhammadiyah mengatur konferensi pers di Yogyakarta pada Ahad, 28 Juli 2024.
Dikutip dari Koran Tempo edisi 30 Juli 2024 berjudul Malapetaka Tambang Batu Bara, Busyro mewanti-wanti dan juga menyampaikan peringatan koleganya jangan larut pada euforia kisah sukses pertambangan. Ketua Sektor Hukum, Hak Asasi Manusia, dan juga Hikmah PP Muhammadiyah itu juga mengajukan permohonan koleganya agar mengkaji dampak kerusakan lingkungan akibat tambang batu bara.
“Saya mengingatkan agar Muhammadiyah berhati-hati di mana menjalankan tambang,” kata Busyro pada waktu ditemui Tempo ke kantor PP Muhammadiyah, Senin, 29 Juli 2024. Kritik yang disebutkan juga ia ungkapkan di Konsolidasi Nasional Muhammadiyah sehari sebelumnya. Selama ini Busyro memang benar terlibat mengkritisi tawaran konsesi tambang batu bara terhadap Muhammadiyah. Sejak beberapa bulan lalu, ia bekerja menghimpun kajian-kajian kemudaratan pertambangan.
Dalam rapat tertutup Konsolidasi Nasional Muhammadiyah tersebut, Busyro memaparkan contoh area yang mana menghadapi kerusakan ekologis akibat masifnya pertambangan, khususnya tambang berlabel proyek strategis nasional (PSN) yang digunakan memicu konflik agraria. Contoh yang digunakan dipaparkan Busyro adalah tambang andesit di dalam Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, dan juga konflik sosial yang tersebut dipicu rencana konstruksi Rempang Eco-City pada Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
Suara Busyro senada dengan sikap 11 dari 35 pemimpin wilayah Muhammadiyah yang tersebut menyampaikan kritik. Wadah para ulama yang disebutkan berubah jadi event perdebatan walaupun ujung-ujungnya kalah pada pemungutan suara. Terlebih, bila merujuk pada rapat pleno 13 Juli lalu, belaka ada 3 dari 18 pemimpin pusat yang mana menolak tawaran konsesi tambang.
Kepada Tempo, Busyro menunjukkan percakapan pada beberapa grup WhatsApp berisi kekecewaan para pengurus wilayah menghadapi sikap Muhammadiyah. Beberapa pengurus di wilayah bahkan menyatakan mundur dari organisasi, salah satunya adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Berau, Kalimantan Timur, yang sedang berhadapan dengan lubang tambang.
Sebelum langkah menerima tambang diinformasikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, badan-badan pada pada organisasi, satu di antaranya badan yang digunakan dipimpin oleh Busyro Muqoddas, telah terjadi menciptakan lima rekomendasi agar pengurus pusat berhati-hati di mengambil tindakan menerima izin tambang. Pasalnya, pertambangan batu bara berisiko merobohkan lingkungan, mengakibatkan konflik agraria, juga bahkan berkemungkinan melanggar hak asasi manusia.
SHINTA MAHARANI
Artikel ini disadur dari Disebut Paling Keras Menolak Izin Tambang, Apa Kata Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas?
