Bisnis Tambang Hanya Menguntungkan Oligarki, YLBHI Surabaya Gelar Nobar Film Dokumenter Kutukan Nikel

Jakarta – Potensi energi fosil ke Tanah Air –yang rutin digembar-gemborkan pemerintah di wacana proses pengolahan lebih lanjut untuk meningkatkan perekonomian, sejauh ini menuai berbagai pro lalu kontra. Apalagi semakin meningkatnya konflik antara oligarki kemudian masyarakat yang terdampak sektor pertambangan nikel semakin memunculkan beraneka penolakan. 

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Surabaya mengatur nonton bareng (Nobar) sekaligus diskusi film dokumenter Kutukan Nikel pada Senin, 29 Juli 2024, tepatnya di dalam kantor LBH Surabaya.  Acara yang disebutkan dipandu dua perwakilan dari LBH, Ika Putri Rahayu juga Taufiqurochim sebagai moderator dan juga pemantik. 

Dalam pembukaannya, Ika mengungkapkan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dari sektor transportasi dengan menghurangi kendaraan berbahan bakar fosil lalu beralih ke kendaraan yang tersebut berbahan bakar listrik. 

“Caranya dengan menggenjot produksi mobil listrik. Kita tahu pemerintah akan memberikan insentif untuk membeli mobil listrik, pajak nya direndahkan, dan juga kemudian harganya juga bukan ada penambahan-penambahan yang mana signifikan seperti kita beli mobil-mobil yang mana masih pakai material bakar fosil.” kata Ika. 

Ika menjelaskan apabila transisi energi dengan beralih menggunakan kendaraan listrik bukanlah solusi. Tren ketika ini, para pelaku bisnis yang digunakan dulunya memulai usaha tambang batu bara mulai beralih untuk membuka industri baru di dalam tambang nikel. Para entrepreneur ini memulai ekspansinya ke wilayah yang digunakan berubah jadi sumber nikel, seperti yang digunakan sejumlah ditemui ke Indonesi bagian Timur.

Padahal para pelaku bisnis batu bara ini sebelumnya sudah menyebabkan berbagai kecacatan lingkungan lalu konflik dengan masyarakat adat ketika mereka itu menghendaki wilayah wilayah Kalimantan yang digunakan sebagian besar menjadi produsen batu bara terbesar. Akibatnya, banyak hutan yang akhirnya mengalami deforestasi lalu berdampak untuk krisis iklim. 

Berbagai kehancuran yang tersebut ditimbulkan dari aktivitas tambang menyebabkan semakin mempertanyakan siapa sebenarnya yang tersebut diuntungkan pada sini. 

“Apakah itu sebenarnya lebih besar untuk kepentingan kegiatan bisnis atau menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mencapai target mereka  menggunakan energi yang mana lebih lanjut bersih pada artian transisi energi?” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) ini. 

Tufiq sebagai pemantik di diskusi ini menjelaskan untuk siapa sebenarnya acara pengembangan lebih lanjut nikel ini dilakukan. 

“Sebenarnya kita berada di tempat dilematis, bagi yang dimaksud pro akan memaparkan masalah pembangunan, keberlanjutan lalu seterusnya. Seolah-olah ada yang tersebut dikontradiksikan antara pembangunan serta menjaga keberlangsungan alam,” ujar pengacara LBH Surabaya. 

Bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan lalu kepentingan akan menyatakan apabila proses lanjut nikel ini akan miliki faedah seperti meningkatkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, untuk membantu transisi energi kemudian sebagainya. Namun, itu semua bukan sebanding dengan dampak yang dimaksud ditimbulkan apalagi bagi penduduk dalam sekitar area tambang. 

Nyatanya memang sebenarnya proses pengolahan lebih lanjut ini cuma menguntungkan para pemodal kemudian pemilik perusahaan. Komunitas yang digunakan akhirnya harus tergusur juga hutan yang mana merekan jaga selama ini hilang oleh aktivitas tambang. 

“Nikel itu ya semata-mata untuk pebisnis saja, kalau simpelnya begitu. Faktanya tadi (dalam film) sudah ada terungkap kok banyak komunitas yang menolak dan juga banyak warga yang tersebut tergusur lantaran perusahaan tambang itu,” katanya. 

“Ketika alam itu rusak 20 tahun lagi, tiada akan pernah ada yang digunakan namanya kegiatan ekonomi atau lebih tinggi dari yang dimaksud kita cita-citakan sekarang ini. Bahwa rezim hari ini atau negara hari ini bergantung pada perekonomian berbasis pemekatan yang mana sumbernya ada di alam-alam, tetapi kalau umpama alam itu dihabisi 20 tahun kemudian aku yakin Indonesia bukan akan sanggup (lagi) bergantung pada peningkatan dunia usaha melalui alam itu,” ujarnya. 

Sejalan dengan polemik pada paparan diskusi ini, Menteri Investasi/Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui apabila masyarakat di dalam sekitar area tambang belum mendapatkan faedah dari hilirisasi. Bahlil menyampaikan jikalau hal itu merupakan hasil dari penelitian yang digunakan sedang beliau kerjakan.

“Memang penelitian saya, pengembangan lebih lanjut itu yang tersebut mendapat kegunaan paling besar sekarang ini adalah pemodal lalu pemerintah pusat,” kata Bahlil pada waktu memberi kuliah di dalam Universitas Paramadina, Ibukota Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024. 

Meskipun begitu, Bahlil menyangkal apabila hal yang disebutkan bukanlah salah pemerintah. Menurutnya, kekurangan pengembangan lebih lanjut tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. “Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang mana harus kita perbaiki,” kata dia.

SAVINA RIZKY HAMIDA | HAN REVANDA PUTRA

Artikel ini disadur dari Bisnis Tambang Hanya Menguntungkan Oligarki, YLBHI Surabaya Gelar Nobar Film Dokumenter Kutukan Nikel