Jakarta – Sekretaris Eksekutif Asosiasi Produsen Serat kemudian Benang Filamen Nusantara (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi meminta-minta pemerintah bertanggung jawab berhadapan dengan masuknya produk-produk impor ilegal ke Tanah Air. Menurutnya, setidaknya ada dua menteri yang dimaksud paling bertanggung jawab menghadapi persoalan yang disebutkan yaitu Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Pak Airlangga dan juga Bu Sri Mulyani yang dimaksud mengeluarkan 26 ribu kontainer ke bursa domestik. Kami sampai pada waktu ini tidak ada mengetahui apa isi dari kontainer tersebut, oleh sebab itu data yang disebutkan tiada pernah disampaikan ke publik,” kata Farhan, melalui penjelasan ditulis pada Senin, 29 Juli 2024.
Farhan mengatakan, hal itu terkonfirmasi dari informasi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. “Zulhas ketika mengeluarkan Permendag Nomor 8, tidaklah mengambil bagian sebanding sekali. Menteri Industri juga infonya bukan mengetahui isi kontainer yang dimaksud apa saja,” ujar Farhan.
Menurut dia, Zulhas mengesahkan Permendag Nomor 8/2024 pada waktu mengikuti pertandingan Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ke-30 ke Peru. Saat itu, kata Farhan, Airlangga sebagai Menko Perekonomian menjabat sebagai Mendag ad interim.
Farhan menjelaskan, berdasarkan keterang Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna, Zulhas pada waktu itu ditelepon oleh Airlangga jam 2 pagi waktu Peru. Dalam telepon itu, Airlangga disebutkan memohonkan mengeluarkan 26 ribu kontainer di Tanjung Priok kemudian Tanjung Perak. Sejalan dengan itu direalisasikan revisi kembali Permendag 36/2023 berubah menjadi Permendag 8/2024.
Menurut Farhan, status lapangan usaha tekstil sekarang pada keadaan kritis. Masuknya 26 ribu kontainer yang disebutkan memproduksi keadaan semakin parah. Ribuan karyawan kena pemutusan hubungan kerja atau PHK lalu penutupan pabrik masih terus berlanjut. Dia memohon Airlangga lalu Sri Mulyani bertanggung jawab berhadapan dengan pembiaran terhadap sektor tekstil hari ini.
“Pak Airlangga dan juga Bu Sri Mulyani harus tanggung jawab menghadapi ribuan buruh yang tersebut di-PHK hingga ketika ini. Diskusi-diskusi kami dengan pemerintah terkait barang impor hemat ini sudah ada bertahun-tahun,” ucap dia. Belum lagi safeguard kain yang dimaksud belum ditandatangani Sri Mulyani yang mana sudah ada menahun.
Pada puncaknya, terbit Permendag 8/2024 menyebabkan 26 ribu kontainer masuk kedalam Indonesia. “Ini seperti legalisasi impor ilegal di Indonesia,” ucap Farhan. Menurut dia, Satgas Impor Ilegal yang mana dibentuk Zulhas sanggup berhasil apabila semua kementerian dan juga lembaga berani membuka data perusahaan yang dimaksud terlibat. “Siapa-siapa yang digunakan bergabung juga stop impor borongan.”
Semua kementerian lalu lembaga, kata Farhan, harus berani mengungkap siapa yang bermain impor ilegal itu. Mulai dari permohonan rekomendasi persetujuan impor dari Kementerian Perindustrian, persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan, hingga jumlah keseluruhan barang masuk dari Bea Cukai Kementerian Keuangan. “Semua yang digunakan ada pada pada Satgas pasti punya datanya. Kuncinya adalah transparansi data,” ucap dia.
Selanjutnya, beliau memohonkan pemerintah wajib menyetop impor borongan akibat banyaknya komoditas ilegal masuk lewat jalur tersebut. Di samping itu, beliau berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat mengevaluasi kinerja Satgas Impor Ilegal ini pada tenggang waktu satu sampai tiga bulan bekerja.
“Karena impor ilegal ini pasti merugikan negara dari segi pendapatan. Yang seharusnya dikenakan bea masuk juga masuk ke negara, malah adanya penyelewengan,” ucap dia. Dia berharap satgas itu bisa saja dilanjutkan di masa periode presiden terpilih nanti.
Menurut dia, Satgas Impor berhasil mengamankan barang impor ilegal senilai Mata Uang Rupiah 40 Miliar. Isinya berbentuk hasil elektronik hingga pakaian jadi. Penertiban ini merupakan langkah awal di menindak hasil impor ilegal beredar di pasar. Kendati begitu, kerja Satgas Impor harus diimbangi sinergitas lintas kementerian/lembaga. Demi mengungkap persoalan hukum pada balik masifnya impor ilegal masuk ke Indonesia.
Pilihan Editor: Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Warisan Utang Menggunung, Tak Sebanding dengan Pertumbuhan
Artikel ini disadur dari Banjir Produk Impor, Airlangga dan Sri Mulyani Diminta Tanggung Jawab
