JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) menyatakan tiga tiga hakim yang mana memvonis bebas Terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti, Ronald Tannur melanggar Kode Etik dan juga Perilaku Hakim (KEPPH). Ketiga hakim itu ialah Erintuah Damanik, Mangapul, serta Heru Hanindyo.
Kabid Waskim lalu Investigasi KY, Joko Sasmita menjelaskan putusan itu diambil dari rapat pleno yang mana dijalankan pada Mulai Pekan (26/8/2024) pagi. Dalam pleno itu, kata Joko, ketiga hakim terbukti melanggar KEPPH dengan klasifikasi pelanggaran berat.
“Peserta sidang pleno terdiri dari berjumlah 7 orang dibantu oleh Sekretaris Pengantar. Kemudian putusan para terlapor terbukti melanggar KEPPH dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat,” ujar Joko ketika RDPU dengan Komisi III DPR, Ibukota Indonesia Pusat, Mulai Pekan (26/8/2024).
Joko menyatakan ketiga hakim itu dinyatakan melanggar bilangan bulat 1.1 butir 2, nomor 1.1 butir 7, bilangan 2.1 butir 2, hitungan 8, kemudian bilangan bulat 10 Surat Keputusan Bersama Ketua Makamah Agung Republik Indonesia dan juga Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/MA- SKB/IV 2009-02/SKB PKY/IV/ 2009 tentang KEPPH.
Kemudian Pasal 5 ayat (2B), Pasal 5 ayat (3C), Pasal 6 ayat (2C), Pasal 12, serta Pasal 14 Peraturan Bersama Makam Agung Republik Indonesia juga Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02 BP MA XI 2012, serta 02 BP PKY/09 2012 tentang panduan menegakkan Kode Etik kemudian Perilaku Hakim.
“Menjatuhkan sanksi berat untuk Terlapor I Sodara Enrituah Damanik, Terlapor II Saudara Mangapul, juga Terlapor III Sauda Heru Anindyo dalam bentuk pemberhentian tetap saja dengan hak pensiun, mengusulkan untuk terlapor diajukan ke MA melalui Majelis Kehormatan Hakim,” tegasnya.
Kendati telah dilakukan memutus sidang KEPPH, kata Joko, KY akan segera mengirimkan surat terhadap Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin untuk mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dimaksud ditembuskan untuk Presiden, Ketua DPR, Ketua Komisi III DPR, kemudian para terlapor.
“Komisi Yudisial juga akan memonitor usul penjatuhan sanksi Majelis Kehormatan Hakim yang sudah pernah diusulkan untuk Mahkamah Agung,” tandasnya.
