JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan secara tegas bahwa Revisi Undang-Undang pemilihan gubernur (RUU Pilkada) memang benar melawan dasar keinginan pihak Istana.
Hal ini dikatakan Masinton menanggapi sikap pemerintah yang tersebut menyetujui draf RUU Pemilihan Kepala Daerah yang disebutkan pada pada waktu rapat pengambilan tindakan tingkat I bersatu Baleg DPR.
“Udahlah, ini kan memang sebenarnya maunya Istana ini,” ujar Masinton usai hadir di rapat Baleg DPR di area Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Masinton mengungkapkan bahwa revisi ini sebagai bentuk reaksi Istana melawan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 yang digunakan baru cuma diputuskan Awal Minggu 20 Agustus 2024 kemarin.
Dia mengingatkan bahwa konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang mana perlu ditaati oleh semua pihak. Oleh oleh sebab itu itu, PDIP akan mengikuti apa yang tersebut menjadi putusan MK.
“Silakan semua tanggal 27 lalu 29 Agustus ini yang digunakan memenuhi aturan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang beramai-ramai ke KPU Ibukota berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu,” paparnya.
