JAKARTA – Pelaksana Pekerjaan (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa mempunyai kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa tiada semata-mata bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru juga orang tua yang dimaksud membimbing masyarakat.
“Kalau ia (kepala desa) bukan memiliki kemampuan leadership kendati dalam tingkat desa, maka tidaklah akan mengalami perkembangan desa itu,” jelasnya pada Rapat Kerjasama Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Rencana Perkuatan Pemerintahan kemudian Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 pada DKI Jakarta disitir Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas lalu prospek ketidakadilan yang digunakan harus diperbaiki di proses pendataan penduduk kurang mampu di dalam desa. Menurutnya, kepala desa yang mana adil seharusnya mencatatkan data serta memberikan bantuan berdasarkan keperluan masyarakat, bukanlah afiliasi urusan politik atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang mana ini dapat, ini yang tersebut tambahan miskin tidaklah dapat, ini dimulai dari pendataan di area desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya mendirikan sistem pengelolaan keuangan desa yang mana baik, transparan, kemudian akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap penyelenggaraan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang dimaksud menanti pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini bukanlah untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk khasiat pengerjaan desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan publik desa melalui berbagai program. Hal ini seperti inisiatif Pemberdayaan Kemakmuran Keluarga (PKK) yang tersebut miliki kegiatan terkait kondisi tubuh ibu juga anak, juga kebersihan di area desa. Berbagai kegiatan itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di tempat desa serta tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga mengupayakan percepatan peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang digunakan efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan penyelenggaraan dana desa maksimal 40 persen. Ini adalah menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang tersebut berhasil, hanya sekali beberapa yang digunakan bisa jadi menghasilkan, yang digunakan saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang tersebut sanggup memunculkan miliki penghasilan di area berhadapan dengan 5 miliar [rupiah] pada 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik dan juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, dan juga efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan inisiatif tidaklah hanya sekali bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, kemudian evaluasi yang mana terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, kemudian ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak kemudian tidak ada berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, tidaklah berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, dan juga inilah yang dimaksud namanya bakti kita bagi penduduk juga Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.
