JAKARTA – Perombakan atau reshuffle kabinet pada ujung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik. Pasalnya, kepentingan kebijakan pemerintah dinilai tambahan menonjol ketimbang alasan kinerja menteri yang digunakan diganti pada reshuffle pamungkas tersebut.
“Untuk apa reshuffle kabinet pada penghujung purna bakti kalau tak ada kepentingan kebijakan pemerintah yang tersebut super mendesak,” kata Peneliti Utama Politik Badan Studi Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro terhadap SINDOnews, Awal Minggu (19/8/2024).
Dia menilai reshuffle ini sanggup dimaknai sebagai otak atik komposisi menteri untuk memback up dan juga mematikan kepentingan presiden dapat diadakan secara memadai oleh menteri. Siti pun mempertanyakan apakah reshuffle kali ini untuk keinginan rezim Jokowi atau untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Atau untuk keduanya? Adalah jelas bahwa alasan kepentingan urusan politik tambahan menonjol ketimbang alasan kinerja menteri yang mana diganti. Tolok ukur rekrutmen menteri kurang jelas, sehingga reshuffle menteri pun acapkali mengakibatkan ketidakjelasan kecuali alasan hak istimewa presiden,” pungkasnya.
Diketahui, total ada dua menteri baru, satu menteri berpindah posisi, juga satu perwakilan menteri baru. Pelantikan menteri juga wamen baru dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tempat Istana Negara, Jakarta, Hari Senin (19/8/2024).
Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri Tenaga dan juga Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif. Jokowi juga melantik kader Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menjadi Menteri Hukum juga Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan kader PDIP Yasonna H Laoly.
Rosan Perkasa Roeslani dilantik menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM menggantikan Bahlil Lahadalia yang mana digeser menjadi Menteri ESDM. Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi kemudian Informatika (Wamen Kominfo).
Pelantikan Bahlil, Supratman, juga Rosan sebagai menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian juga Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan 2019-2024.
Ada juga Keputusan Presiden Nomor 52M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan juga Informatika Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan 2019-2024.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga akan menjalankan segala peraturan perundang-undang dengan selurus-lurusnya,” demikian kutipan pengambilan sumpah yang mana dibacakan Jokowi lalu dihadiri oleh menteri juga wamen yang digunakan dilantik.
Hadir di pelantikan yang dimaksud Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, juga Menkominfo Budi Arie Setiadi.
