Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Negara Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritisi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas agama yang dimaksud memulai polemik belakangan ini. Megawati memandang permasalahan akibat tambang itu menyebabkan pemerintah tak fokus menghadapi ancaman krisis pangan.
“Urusan tambang aja sekarang khalayak pada heboh, maunya nyari tambang, nyari tambang. Saya tuh sampai bilang serupa teman-teman, makan noh tambang iku. Nanti kalau udah enggak ada beras, terus piye?” kata Megawati pada waktu mengunjungi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di dalam iNews Tower, Ibukota Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.
Presiden kelima RI itu meminta-minta pemerintah menaruh perhatian terhadap peluang krisis pangan Nusantara di masa mendatang. Dia membandingkan Negara Indonesia dengan negara lain yang telah mempersiapkan diri menghadapi krisis pangan.
Megawati mengungkap langkah negara lain pada menanggulangi krisis pangan turut mempengaruhi pangan Tanah Air yang dimaksud masih mengandalkan impor pangan.
“Negara-negara yang mana impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir. Jadi, mereka itu kemungkinan kemungkinan besar tahan oleh sebab itu buat negara mereka,” tuturnya. “Nah, kita terus mencarinya ke mana?”
Tak sampai di dalam situ, Megawati mengingatkan raykat Indonesia agar waspada untuk menghadapi krisis pangan dengan menyiapkan pangan alternatif pengganti beras.
“Kalau nanti enggak ada, jangan pikir loh mau impor, impornya juga ditahan,” ucapnya.
Sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberi izin tambang bagi ormas keagamaan. Dua ormas, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lalu Pengurus Pusat Muhammadiyah, menyatakan akan menerima izin tambang tersebut.
Artikel ini disadur dari Megawati Kritik Pemerintah soal IUP: Makan Noh Tambang
