JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2024-2029 Vaudy Starworld menyatakan akan segera berkolaborasi lalu bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan usai mengumumkan 18 departemen (fungsional) dan juga bidang kerja untuk menguatkan pelaksanaan acara kerja sebagai Amanah Kongres XII IKPI di area Bali, 18-20 Agustus 2024.
“Tentunya sebagai langkah awal kami akan membantu Direktorat Jendral Pajak (DJP) merealisasikan target pajak kemudian melakukan pendampingan terhadap calon wajib pajak,” kata Vaudy di area kantor IKPI, Mampang Prapatan, DKI Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).
Vaudy yang saat ini menggantikan Ruston Tambunan sebagai Ketua sebelumnya menjelaskan, untuk mempercepat itu pihaknya akan menggaet beberapa asosiasi. Tujuan tidak ada lain akan membantu publik membantu menjaring pembayaran pajak.
Terkait struktur kabinetnya, menurut dia, ada penambahan departemen baru (bukan pemekaran) yakni Departemen Advokasi dan juga Bantuan Hukum yang digunakan berfungsi mengadvokasi lalu memberikan bantuan bagi anggota IKPI dari permasalahan hukum.
“Jadi, apabila ada anggota kita yang dimaksud terkena permasalahan hukum juga menurut penilaian kami telah bekerja sesuai AD, ART, serta ketentuan yang tersebut berlaku, maka beliau layak mendapatkan bantuan hukum. Jadi IKPI juga harus memberikan bantuan hukum bagi anggotanya,” katanya.
Sementara, Departemen Litbang juga FGD pada masa kini dipisah menjadi dua departemen tujuannya agar tambahan fokus menjalankan tugasnya sesuai departemennya masing-masing. Selain itu, pengurus IKPI semuanya berdasarkan kapasitas, loyalitas, lalu kemauan untuk mengabdi membesarkan IKPI.
“Jadi pengurus di tempat IKPI ini tiada digaji, semuanya belaka bekerja secara sukarela. Ini adalah semua bisa jadi berjalan dengan baik apabila seseorang khususnya pengurus punya kecintaan terhadap IKPI,” ujar Vaudy.
Sejauh ini, asosiasi penasehat pajak terbesar serta tertua di tempat Indonesia mempunyai anggota berjumlah 7.035 dengan 42 cabang yang mana tersebar di dalam seluruh Indonesia.
Pihaknya berperan terlibat juga terjun dengan segera membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi serta UMKM setiap tahunnya pada hampir seluruh kantor IKPI cabang.
Termasuk mendesak lahirnya UU Konsultan Pajak yang digunakan telah terjadi menjadi RUU sejak 2018, pihaknya menegaskan RUU itu merupakan inisiatif kerja prioritas untuk nantinya disahkan menjadi Undang-Undang.
“Saya berharap pada periode kepengurusan saya, UU yang sudah lama dimimpikan berbagai pihak itu bisa jadi terbit,” kata Vaudy.
