JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka potensi reshuffle kabinet usai Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini serta Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menyebut, jabatan menteri merupakan tugas negara. PDI Perjuangan turut membantu Presiden Jokowi pada merancang pemerintahan selama dua periode. Kader PDI Perjuangan akan menjalani tanggung jawab hingga akhir bila ditunjuk kembali untuk mengisi kursi kabinet yang mana kosong.
“Artinya pada pada waktu ditugaskan menjadi menteri, maka fungsi yang dilaksanakan adalah fungsi tugas kenegaraan, sehingga kalau misalnya kami diberikan penugasan tersebut, sebagai kader partai tentu harus melaksanakan hingga tuntas tanggung jawabnya,” tutur Seno, Hari Sabtu (7/9/2024).
Kendati demikian, Seno tak persoalkan bila kader PDI Perjuangan yang mana masih duduk di dalam kabinet harus terkena reshuffle. Pasalnya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogtatif presiden.
“Apabila ada keinginan untuk memberhentikan kader-kader kami pada di jabatan resmi kenegaraan tentunya itu menjadi hak prerogatif presiden, silakan belaka jikalau merasa telah tidaklah memerlukan pemikiran kerja juga jasa dari para kader kami,” ucap Seno.
“Tetapi apabila tidak, kami akan melaksanakan tanggung jawab hingga tuntas. Kader berkat partai diminta untuk berazam dengan melaksanakan tugas negara sampai tuntas, pertanggungjawaban sampai tuntas,” imbuhnya.
Seno mengatakan alasan dua kadernya yakni Risma juga Pramono memilih mundur dari kabinet lantaran tak ingin membagi fokus pada dua tanggung jawab berbeda. Apalagi, Risma juga Pramono ditugaskan segera maju pada pemilihan kepala daerah 2024 oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
“Kami tidak ada ingin terbagi fokusnya dengan melaksanakan dua tanggung jawab sekaligus yang digunakan sama-sama penting. Maka tentu hanya pada waktu ditugaskan menjadi kepala area memutuskan untuk mundur, Mas Pram misalnya kemudian juga Bu Risma,” ucap Seno.
Risma dan juga Pramono mendapat tugas agar dapat terus turun ke warga untuk mengangkat aspirasi masyarakat. “Maka diperlukan suatu langkah yang tersebut sifatnya fokus untuk penugasan partai yang tersebut diberikan sebagai calon gubernur, maka tentu sekadar harus mengurus mundur dari jabatan menteri. Ya itu bentuk gentlemen yang saya rasa menjadi satu komitmen untuk fokus pada penugasan sebagai calon kepala daerah,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi sinyal segera merombak atau reshuffle kabinet pada waktu dekat. Hal ini setelahnya kedua Risma mundur dari Menteri Sosial lalu Pramono Anung menanggalkan jabatan Sekretaris Kabinet.
